izin bangunan jakarta
PT. CATUR BANGUN PUTRA .....Kami siap membantu pengurusan perizinan bangunan Anda di DKI Jakarta ... !
Search
Search:
Information
2 user sedang online
Anda pengunjung ke-107,112
News

Duh, rumitnya mengurus IMB

30 Oktober 2011

Berbelitnya birokrasi membuat masyarakat enggan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal untuk mendapatkan IMB hanya butuh sebelas hari.

Siapapun yang pernah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pasti hanya ada dua kata yang terlontar, rumit dan mahal. Bayangkan, hanya untuk memperoleh selembar izin untuk mendirikan bangunan, masyarakat harus melewati beberapa meja. Bahkan tidak jarang harus bolak-balik ke instansi kecamatan atau tata kota dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berbelit-belitnya mendapatkan IMB ini ditengarai membuat masyarakat malas untuk mengurus IMB. Sebaliknya, bagi petugas di bagian perizinan, kondisi ini justru dijadikan peluang menawarkan jasa. Tentu saja dengan imbalan dari si pemohon.

Padahal, kalau mengikuti prosedur yang berlaku cukup mudah mengurus IMB. Misalnya,untuk rumah tinggal yang tunggal murni secara teknis cukup dan tidak kekurangan tanah,hanya butuh sebelas hari kerja untuk proses pembuatan. Tentu dengan cacatatan semua persyaratan sudah dipenuhi. Tapi ini teorinya, prakteknya tidak demikian. “Kalau prosedur yang tertulis, memang semestinya pengurusan IMB itu cepat dan tidak mahal. Tapi yang diluar prosedur atau yang sering terjadi bisa satu bulan, satu tahun, bahkan tidak keluar sama sekali,” ujar R. Sugiono,  yang mengaku pernah kesal menunggu IMB berbulan-bulan.

Sugiono punya cerita soal ini. Ia sudah mengantongi izin pendahuluan (IP) sebelum IMB untuk bangunannya keluar. Seharusnya setelah ada IP, pembangunan rumahnya tidak terganggu lagi. Hanya saja selama menunggu IMB ada saja oknum yang usil dari kelurahan atau kecamatan mendatanginya. Setelah melihat IP berumur 25 hari, mereka meminta diperlihatkan IMB definitif. Karena tidak bisa memperlihatkan, akhirnya kena denda. “Jika tidak bisa mempersoalkan IMB, mereka mencari alasan, misalnya, menggangu ketenangan dan sebagainya. Kalau tidak ingin repot, ya keluar uang lagi,” ujarnya.

Tapi, cerita Sugiono ini dibantah oleh T. J. Sinambela, Kepala Seksi Pengawasan Penertiban Bangunan (P2B), Kecamatan Mampang, Jakarta Selata. Menurutnya, lamanya proses pengurusan IMB lebih disebabkan kesalahan dari masyarakat sendiri. Misalnya, mereka tidak tahu tata cara pengurusan IMB. Sehingga mereka datang pada orang yang tidak tepat. Soal lain adalah karena biasanya persyaratan yang dibawa masyarakat banyak yang tidak lengkap.

Terlepas dari adanya unsur kesengajaan dari pihak petugas IMB, penelusuran Bisnis PROPERTI dalam pengurusan IMB ini memang memiliki jalan berliku. Antrian panjang masyarakat yang ingin mengurus IMB mengalahkan kesiapan petugas yang hanya didukung sarana administrasi dan alat sederhana. Faktor lain adalah formulir pengurusan IMB di kecamatan belum seluruhnya tersedia lengkap, karena masih harus mengambil di Suku Dinas Pengawasan Penertiban Bagunan (Sudin P2B). Belum lagi kasusnya kalau menyangkut antar instansi seperti BPN. Alhasil proses didalam saja membutuhkan waktu berhari-hari.

Jalan Pintas
Mungkin tidak berlebihan bila ada yang mengatakan kalau tidak siap mental, jangan coba-coba mengurus IMB sendiri. Bisa-bisa Anda capek sendiri. Slogan “Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah” rupanya masih berlaku dalam pengurusan IMB. Tak heran, jika ingin cepat selesai pemohon harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. cara lainnya menyerahkan pengurusan IMB tersebut kepada calo.

Pihak ketiga, Calo, memang menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki dana besar serta membutuhkan waktu yang cepat. Sudah bukan rahasia lagi, untuk mendapatkan secarik kertas IMB ini, tersedia jalur cepat tetapi dengan biaya yang mencekik. Bahkan sampai ratusan juta rupiah. Padahal, sesuai tarif resminya, hanya Rp6000 per meter.

Tengok saja pengalaman seorang pemilik rumah di Menteng, Jakarta Pusat. Pria yang enggan namanya ditulis ini berencana membongkar rumahnya, kemudian mendirikan bangunan baru. Sesuai SK Gubernur DKI No.63 Tahun 2000, pasal 5, biaya retribusinya  mencapai Rp6000 per meter. Dengan luas bangunan sekitar 400 meter persegi, harusnya ia hanya mengeluarkan biaya pengurusan IMB sebesar Rp24 juta.

Tetapi karena bosan dioper dari satu tempat ke tempat lain oleh petugas dinas tata kota setempat, ia didekati seorang calo yang siap membantu dengan biaya sekitar Rp200 juta. “Alasannya, menurut calo tadi, tidak semua titik di wilayah Menteng yang bisa diberikan IMB. Bahkan untuk memugar bagian depan saja tarifnya sangat tinggi,” terang  pengusaha asal Bukittinggi ini, yang menunda pembagunan rumahnya entah sampai kapan.

Kondisi yang sama juga dialami Irma, pemilik rumah di La Vanoise Village Premier, Sentul City. Ia bahkan rela merogoh kocek Rp 10 juta dan mempercayakan pengurusan IMB-nya kepada pihak ketiga. Padahal Irma hanya ingin memperluas bangunan rumah yang semula 200 meter persegi, dilebarkan menjadi 310 meter persegi. “Daripada ribet, mendingan saya minta tolong sama orang lain untuk mengurusnya,” ujarnya.

Anehnya kondisi seperti ini terkesan dibiarkan saja oleh pihak pemda. Bahkan tidak jarang muncul tudingan, bahwa pihak petugas main mata dengan para calo. Namun hal ini sekali lagi dibantah oleh T.J. Sinambela. “Tidak ada itu, main mata antara petugas dan pihak ketiga. Bagi kami yang penting masyarakat yang ingin mengurus IMB sudah melengkapi segala persyaratannya. Kami sampaikan juga mestinya masyarakat jangan mau jika ada pihak ketiga yang ingin membantu, tapi dengan biaya yang lebih besar,” katanya. 

Lebih lanjut Sinambela mengatakan, sebetulnya tidak ada yang sulit jika sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Untuk rumah tempat tinggal murni, misalnya, setelah pemohon melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan, pemohon memberikan berkas persyaratan tersebut di loket kepengurusan pengurus IMB di kantor kecamatan. Setelah menerima berkas persyaratan dari pemohon, pihak kecamatan akan mengirimkan berkas tersebut ke petugas lapangan (Building Inspector) untuk menyesuaikan data lapangan dengan data yang tertera di berkas persyaratan pemohon. “Dalam hal ini petugas lapangan akan meninjau lokasi bangunan dan menilai gambar arsitektur bangunan. Tidak ada yang rumit’kan,” ujar Sinambela.
Selanjutnya, lanjut Sinambela, apabila sesuai dengan data, setelah ditinjau oleh petugas lapangan, berkas dari pemohon akan ditembuskan ke seksi perizinan kecamatan. Lalu, seksi perizinan kecamatan akan menghitung biaya retribusi bangunan dengan membuatkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD), sekaligus mencantumkan nomor permohonan izin mengelola bangunan (PIMB).

“Dalam hal ini diharapkan bagi pemohon IMB langsung membayarkan biaya retribusi ke Kas Daerah (Kasda). Bila tidak segera dibayarkan, selanjutnya akan diadakan peninjauan ulang oleh petugas lapangan. Bila dalam peninjauan ulang ditemukan progres pembangunan, maka pemohon IMB akan dikenakan denda sesuai dengan progres kemajuan pembangunan (sesuai dengan perda),” paparnya.

Proses selanjutnya, setelah pemohon mendapatkan nomer PIMB, pihak perizinan kecamatan mengirimkan berkas-berkas persyaratan dari pemohon suku dinas (Sudin). Lalu, Sudin meninjau ulang kumpulan berkas dari pemohon IMB. Setelah itu IMB dapat diterima oleh pemohon dalam jangka waktu sebelas hari setelah pembayaran retribusi.

Ketika disinggung biaya retribusi yang dikenakan kepada pemohon, Sinambela mengatakan ada dua parameter yang dijadikan acuan. Pertama, biaya dikenakan sesuai dengan luas bangunan, dan yang kedua sesuai dengan peruntukan atau jenis bangunan. Sementara skema pembayaran retribusi tertera pada Perda No 1, tahun 2006.

Sinambela menyarankan bagi pemohon IMB untuk mengerti skema dan prosedur IMB, agar tidak ada kesalahpahaman antara pemohon IMB dan pihak pemberi izin. “Prosedural IMB yang terkesan rumit sepertinya menjadi alasan pemohon untuk mempercayakan pada pihak ketiga yang mempermudah kepengurusan IMB,” tandas Sinambela.

Sejatinya untuk memperoleh IMB sesuai peraturan harusnya cukup murah dan cepat. Apalagi semua aturan main mendapatkan IMB sudah jelas tertuang dalam SK Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, himpunan SK Gubernur atau Perda ini telah dikaji dengan seksama sekaligus memperoleh pengesahan DPRD DKI Jakarta. Isinya sudah meyentuh rasa keadilan bagi seluruh kelas sosial dan ekonomi warga.

Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan:
1. Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB)
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy bukti kepemilikan tanah yang dilegalisr
4. Fotocopy pembayaran PBB terakhir
5. Surat pernyataan tanah tidak sengketa dari pemohon
6. Keterangan dan peta rencana kota yang telah lengkap ploting bangunan atau RTLB (minimal satu set asli)
7. Gambar rancangan arsitektur lengkap
8. Fotocopy Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) yang telah dilegalisir
9. Fotocopy IMB lama berikut dengan lampirannya



Baca juga
  » 7 Juli 2014
Keluhan IMB Online
Sebagian warga Jakarta masih mengeluhkan pelaksanaan proses IMB secara online

  » 7 Juli 2014
launching IMB Online
Setelah diresmikan peluncuran pelayanan IMB Online oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Februari 2014, maka resmi pelayanan IMB diberlakukan dengan cara online di web DPPB Prov. DKI Jakartan yaitu www.dppb.jakarta.go.id

  » 23 Oktober 2011
di Jakarta, 3300 bangunan akan dibongkar
Banyak bangunan di Jakarta yang tidak berizin, maka dinas P2B berusaha untuk menertibkannya...

  » 22 Oktober 2011
Istilah dalam Perizinan
Banyak sekali istilah2 dalam perizinan, perlu bagi Anda untuk tahu !

  » 22 Oktober 2011
Rencana Kota Online
Produk online dari Dinas Tata Ruang DKI Jakarta..hebat !

  » 22 Oktober 2011
Apa itu UDGL ?
Bagi yang bergerak di bidang perijinan, perijinan, konstruksi, dst pasti sering mendengan istilah UDGL (Panduan Rancang Kota), simak penjelasannya ...

  » 21 Oktober 2011
Alamat Loket Pelayanan IMB/IPB/KMB di Jakarta
Perhatikan di mana lokasi proyek Anda, pastikan Anda menghubungi loket pelayanan di alamat-alamat berikut ini....

Others
News
7 Juli 2014
launching IMB Online
Setelah diresmikan peluncuran pelayanan IMB Online oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Februari 2014, maka resmi pelayanan IMB diberlakukan dengan cara online di web DPPB Prov. DKI Jakartan yaitu www.dppb.jakarta.go.id detail

7 Juli 2014
Keluhan IMB Online
Sebagian warga Jakarta masih mengeluhkan pelaksanaan proses IMB secara online detail

30 Oktober 2011
Duh, rumitnya mengurus IMB
Keluhan yang wajar bila tidak tahu tatalaksana IMB. Kebijakan Andalah yang memutuskan untuk mengurus IMB sendiri atau memakai jasa konsultan perizinan. detail

23 Oktober 2011
di Jakarta, 3300 bangunan akan dibongkar
Banyak bangunan di Jakarta yang tidak berizin, maka dinas P2B berusaha untuk menertibkannya... detail

22 Oktober 2011
Apa itu UDGL ?
Bagi yang bergerak di bidang perijinan, perijinan, konstruksi, dst pasti sering mendengan istilah UDGL (Panduan Rancang Kota), simak penjelasannya ... detail

22 Oktober 2011
Rencana Kota Online
Produk online dari Dinas Tata Ruang DKI Jakarta..hebat ! detail

22 Oktober 2011
Istilah dalam Perizinan
Banyak sekali istilah2 dalam perizinan, perlu bagi Anda untuk tahu ! detail

21 Oktober 2011
Alamat Loket Pelayanan IMB/IPB/KMB di Jakarta
Perhatikan di mana lokasi proyek Anda, pastikan Anda menghubungi loket pelayanan di alamat-alamat berikut ini.... detail

» index berita
Pembayaran
BCA

MANDIRI

PT. CATUR BANGUN PUTRA

Jl. Rawamangun Muka Timur no. 20  ,  Jakarta Timur

email : perizinanjakarta@yahoo.com

HP : 0813 1545 6668


Toko Online